LAMSEL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengucurkan anggaran sebesar Rp. 26.217.007.438 untuk pembangunan 2022 di Kecamatan Ketapang.
Anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun 2022 itu terdiri dari anggaran operasional kecamatan sebesar Rp.1.998.540.000 serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 17 desa yang ada di Kecamatan Ketapang sebesar Rp.24.218.467.438.
Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Ketapang tahun anggaran 2023.
Dilansir dari laman LampungselatanKab.go.id, kegiatan Musrenbang RKPD ke-16 yang digelar di Desa Way Sidomukti, Kecamatan Ketapang, dibuka Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Jumat pagi (18/2/2022).
Hadir juga dalam Musrenbang ketigabelas itu, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Dapil tiga, Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin beserta para pejabat utama dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, Camat serta Forkopimcam Ketapang.
Selain itu, nampak hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto, Ketua DWP Lampung Selatan Yani Thamrin, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta elemen masyarakat Ketapang lainnya
Sementara, dalam arahannya Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran aparatur pemerintahan desa untuk dapat melakukan pemetaan potensi desa yang dimiliki oleh wilayah masing-masing.
Nanang mengatakan, dalam menggali potensi desa tersebut diperlukan keselarasan gagasan serta ide dari seluruh stakeholder terkait. Semua itu kata dia, dapat terlaksana dengan adanya koordinasi antara pemerintahan tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
“Pak kades ini harus memperhatikan kondisi dan potensi desanya. Petakan apa potensi masing-masing desa. Jika pak kades ingin mengembangkan pariwisata, koordinasikan dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten,” kata Nanang.
Nanang menambahkan, bahwa pemerintah kabupaten telah membentuk Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS) dan Forum Penggiat Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS). Hal itu, guna menyokong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor UMKM dan pariwisata.
“Di Lampung Selatan sudah ada DKLS dan P2WLS yang diketuai oleh Bunda Winarni. Jadi saya harapkan ada suatu koordinasi supaya sinkron, antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Supaya potensi yang ada di desa bisa mengembangkan, apalagi sekarang Bakauheni Harbour City telah dibangun, ini harus kita manfaatkan,” tandasnya. (MRA/kmf/*)
