Retorika Online

Lampung Selatan

View AllLampung Barat

Berita Terbaru

4 Maret 2026

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Selatan Meroket 5,71 Persen, Lampaui Provinsi dan Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Selatan Meroket 5,71 Persen, Lampaui Provinsi dan Nasional


Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, pertumbuhan ekonomi daerah ini menembus angka 5,71 persen dalam setahun terakhir.

Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Lampung. Angka itu tidak hanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di level 5,28 persen, tetapi juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Secara tahunan, kinerja ekonomi Lampung Selatan juga menunjukkan akselerasi signifikan. Dibandingkan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1,09 persen. Lonjakan ini menjadi sinyal kuat struktur ekonomi daerah berada dalam kondisi ekspansif dan solid.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor yang didukung kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Stabilitas dan produktivitas komoditas pertanian yang terjaga membuat sektor ini tetap menjadi kontributor utama dalam menjaga pertumbuhan.

Selain itu, sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang berdampak pada naiknya nilai tambah komoditas lokal. Aktivitas perdagangan pun tumbuh signifikan, terlihat dari meningkatnya perputaran barang dan jasa di berbagai wilayah.

“Patut kita syukuri pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan yang tinggi merupakan indikator bahwa aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi berjalan sangat baik. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha serta efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendorong sektor-sektor unggulan,” ujar Aryan dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Sektor konstruksi juga turut memberikan kontribusi besar melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang berjalan aktif. 

Pembangunan tersebut tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lain.

Dengan kombinasi sektor strategis yang terus bergerak positif, Kabupaten Lampung Selatan tidak sekadar bertahan di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik. Daerah ini justru tampil sebagai motor pertumbuhan baru di tingkat provinsi.

Capaian 5,71 persen tersebut sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang adaptif, produktif, dan memiliki daya saing tinggi, baik di level provinsi maupun nasional. (Rls)

2 Maret 2026

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya


LAMPUNG SELATAN - Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi kini tidak lagi diperbolehkan menerima gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 


Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 700/585/IV.02/2026 tertanggal 9 Februari 2026.


Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit ketaatan pada satuan pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Januari-Agustus 2025.


Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 2 huruf (d). 


Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa guru yang dapat diberikan honor dari Dana BOS harus memenuhi syarat belum mendapatkan tunjangan profesi guru.


Dinas Pendidikan menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik pendanaan ganda (double funding) atau double dipping. Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima dana sertifikasi dari APBN sebesar Rp2 juta per bulan, tidak lagi diperkenankan menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana BOS.


Dengan demikian, Dana BOS dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya agar lebih optimal dan tepat sasaran.


Jadi Temuan Pemeriksaan


Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Marko Firzada, mengungkapkan, dalam hasil audit yang dilakukan periode Januari-Agustus 2025, pembayaran honor dari Dana BOS kepada guru yang sudah bersertifikasi dinyatakan sebagai temuan pemeriksaan.


Ia menegaskan, atas temuan tersebut, guru honorer bersertifikasi yang terlanjur menerima gaji dari Dana BOS pada periode tersebut diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Lampung Selatan yang untuk kemudian diteruskan Ke Rekening Kas Umum Negara. Mekanisme pengembalian dapat dilakukan secara bertahap.


"Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Sebelumnya, para guru telah menandatangani surat perjanjian dengan kepala sekolah yang menyatakan kesediaan mengembalikan honor dari Dana BOS apabila di kemudian hari menjadi temuan pemeriksaan,” kata Marko.


Siapa yang Wajib Mengembalikan?


Guru yang menjadi sasaran pengembalian adalah Guru Honorer BOS Tahun 2025 yang menerima dua sumber penghasilan sekaligus, yakni honor dari Dana BOS dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat.


Sementara itu, guru honorer BOS Tahun 2025 yang belum memiliki sertifikasi tidak dikenakan kewajiban pengembalian karena hanya menerima satu sumber penghasilan, yakni dari Dana BOSP.


Kriteria Penerima Honor BOS


Berdasarkan petunjuk teknis BOSP, guru honorer yang dapat dibayarkan honornya melalui Dana BOS harus memenuhi kriteria:

- Berstatus Non-ASN

- Terdaftar di Dapodik

- Memiliki NUPTK

- Belum menerima tunjangan sertifikasi


Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, karena kebijakan ini merupakan perintah dari regulasi pemerintah pusat.


Bagi guru yang ingin mengajukan keringanan pengembalian secara mencicil, dipersilakan berkonsultasi dengan Inspektorat Lampung Selatan.


Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. (Kmf)

25 Februari 2026

Safari Ramadan Hari Kedua di Jati Agung, Bupati Egi: Pembangunan Tak Bermakna Tanpa Sinergi dan Rasa Memiliki Warga

Safari Ramadan Hari Kedua di Jati Agung, Bupati Egi: Pembangunan Tak Bermakna Tanpa Sinergi dan Rasa Memiliki Warga


Jati Agung - Safari Ramadan hari kedua Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menjadi momentum penguatan pesan kebersamaan. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berarti tanpa sinergi dan rasa memiliki dari masyarakat.

Pesan itu disampaikan Bupati Egi saat memimpin Tim 2 Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Huda, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Rabu (25/2/2026).

“Safari Ramadan ini adalah wujud kekompakan kita. Saya membawa seluruh jajaran agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat para pemimpinnya. Pembangunan tidak akan berarti apa-apa tanpa sinergi dan rasa memiliki dari masyarakat,” ujar Bupati Egi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten, Supriyanto beserta jajaran pejabat Pemkab Lampung Selatan, unsur Forkopimda, anggota DPRD dari Dapil 5, pimpinan instansi vertikal, Ketua Organisasi Kemasyarakatan Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, Camat Jati Agung, serta para kepala desa se-Kecamatan Jati Agung.

Bupati Egi menekankan, Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan ruang dialog dan silaturahmi antara pemerintah dan warga. 

Melalui pertemuan langsung seperti ini, pemerintah ingin memastikan arah pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat.


Dalam kesempatan itu, Bupati Egi juga mengungkapkan bahwa Kecamatan Jati Agung menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Wilayah tersebut tercatat sebagai penerima anggaran terbesar ketiga setelah Kalianda dan Natar.

Pada tahun 2025, lebih dari Rp24 miliar digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase. Program tersebut mencakup penanganan jalan sepanjang 35,7 kilometer serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya sepanjang 2 kilometer.

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Bupati Egi juga menginstruksikan para kepala desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Optimalisasi UMKM menjadi perhatian utama, khususnya pengembangan kerajinan khas daerah seperti sulam usus dan tapis yang memiliki nilai budaya sekaligus potensi pasar.

Selain itu, penguatan kelembagaan desa juga didorong melalui optimalisasi peran BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemkab Lampung Selatan turut menyerahkan bantuan simbolis berupa dana hibah sebesar Rp 15 juta untuk Masjid Miftahul Huda. Selain itu, sebanyak 35 paket sembako disalurkan kepada anak-anak yatim piatu di wilayah setempat.

Safari Ramadan hari kedua ini menegaskan komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dirasakan secara sosial oleh masyarakat. (Gil-Kmf)

Safari Ramadan di Way Sulan, Wabup Syaiful: Jalan Baru Dijaga, Bantuan Harus Tepat Sasaran

Safari Ramadan di Way Sulan, Wabup Syaiful: Jalan Baru Dijaga, Bantuan Harus Tepat Sasaran


Way Sulan - Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran.

Penegasan itu disampaikan Syaiful Anwar saat Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Dzikrulloh, Desa Banjarsari, Kecamatan Way Sulan, Rabu (25/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Syaiful meminta masyarakat menjaga dan merawat dua ruas jalan strategis yang tengah dibangun pemerintah daerah di Kecamatan Way Sulan. 

Ia menekankan, infrastruktur tersebut harus dimanfaatkan sesuai kapasitasnya agar memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga.

“Saya titip, jalan-jalan yang baru kita bangun ini tolong bersama-sama dijaga dan dirawat, dipergunakan dengan baik sesuai kapasitasnya, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, terutama untuk memudahkan aktivitas perekonomian warga,” ujar Syaiful.

Adapun dua ruas jalan yang dibangun meliputi Jalan Beton dan Hotmix Pemulihan-Batas Lampung Timur sepanjang 2.630 meter dengan lebar 4,5 meter. Selain itu, pembangunan juga dilakukan pada ruas Karang Pucung-Sumber Agung, terdiri dari hotmix sepanjang 1.618 meter dan jalan beton 531 meter dengan lebar 4 meter.

Menurut Syaiful, pembangunan tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan.


Tidak hanya fokus pada infrastruktur, pada Safari Ramadan hari kedua itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menyalurkan hibah sebesar Rp15 juta untuk Masjid Dzikrulloh serta santunan bagi anak yatim berupa 35 paket sembako.

Namun, dalam penyaluran bantuan tersebut, Syaiful menyampaikan pesan tegas kepada para camat dan kepala desa agar memastikan tidak ada penyimpangan.

“Saya meminta kepada camat dan seluruh kepala desa untuk benar-benar memantau dan memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan sampai kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya, tanpa pilih kasih dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Syaiful juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas wilayah selama Bulan Suci Ramadan dengan mempererat kerukunan, toleransi, serta meningkatkan keamanan lingkungan.

“Mari kita jaga kebersamaan, gotong royong, dan persatuan. Semoga ibadah puasa kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta Allah SWT melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua,” katanya. 

Dengan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan dan pengawasan bantuan sosial yang diperketat, Pemkab Lampung Selatan berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan. (lmhr-Kmf)


Kolaborasi Strategis Pemkab Lampung Selatan dan Danantara, Transformasi Beranda Sumatra Jadi Destinasi Nasional

Kolaborasi Strategis Pemkab Lampung Selatan dan Danantara, Transformasi Beranda Sumatra Jadi Destinasi Nasional


Jakarta
 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menjajaki kolaborasi strategis dengan Danantara untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.

Langkah ini diambil menyusul tingginya angka kunjungan wisata yang belum berbanding lurus dengan dampaknya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan ke Lampung Selatan tercatat mencapai 1.647.716 orang. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih berada di kisaran 1,27 persen. Salah satu faktor utama rendahnya dampak ekonomi adalah rata-rata lama tinggal (length of stay) wisatawan yang hanya sekitar tiga jam.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan hal tersebut dalam rapat lanjutan pembahasan pengembangan wilayah bersama Chief Operating Officer(COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati Egi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto serta jajaran kepala perangkat daerah terkait. Hadir pula perwakilan Kemenko Bidang Pangan Irna Narulita dan sejumlah pimpinan BUMN sektor pariwisata, termasuk Direktur Utama dan Komisaris Utama InJourney serta Direktur Utama ITDC.

Bupati Egi menyebut Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi besar yang belum dikelola secara optimal. Dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra dan kedekatannya dengan Jakarta, daerah ini dinilai memiliki keunggulan kompetitif untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan.

“Lampung Selatan ini seperti hidden paradise. Alamnya indah, posisinya strategis, dan punya ikon dunia seperti Gunung Anak Krakatau. Tantangannya adalah bagaimana kita mengelola dan mengintegrasikan potensi itu agar memberi nilai tambah ekonomi,” ujar Egi.

Menurutnya, kolaborasi dengan Danantara dan BUMN sektor pariwisata menjadi langkah konkret untuk mempercepat pengembangan kawasan wisata berbasis integrasi. 

Pemerintah daerah membutuhkan dukungan investasi, transfer pengetahuan, serta perencanaan terpadu agar potensi yang ada dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.


Pengembangan kawasan terintegrasi dinilai penting guna meningkatkan daya tarik dan memperpanjang lama tinggal wisatawan.

Dony Oskaria menilai Lampung Selatan memiliki sejumlah destinasi potensial yang sebagian berada dalam ruang lingkup aset BUMN. Ia menekankan pentingnya percepatan pengembangan kawasan wisata terintegrasi untuk meningkatkan daya saing daerah.

“Lampung Selatan dekat sekali dengan Jakarta, apalagi sekarang akses tol sudah memadai. Potensinya luar biasa dan harus dioptimalkan,” ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga mendorong peningkatan belanja wisatawan, memperpanjang length of stay, dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat setempat.

Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, Pemkab Lampung Selatan menyiapkan sejumlah langkah pendukung, antara lain penyusunan blueprintpengembangan wilayah berbasis potensi pariwisata, penguatan city branding “South Lampung Spirit of Krakatoa”, digitalisasi pelayanan publik melalui HALLO LAMSEL dan Mal Pelayanan Publik.

Kemudian, pengembangan aplikasi virtual tour, kemudahan perizinan, pelibatan masyarakat lokal, serta kolaborasi pentahelix.

Dengan konektivitas yang terus membaik dan posisi strategis sebagai Beranda Sumatra, Lampung Selatan diproyeksikan bertransformasi dari daerah transit menjadi destinasi wisata berbasis kawasan terintegrasi yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Nsy-Kmf)