Ketua DPRD Lampung Selatan Ikuti Retret Nasional di Magelang

Lampung Selatan - Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, menghadiri kegiatan retret nasional pimpinan DPRD kabupaten se-Indonesia yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 14–18 April 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang diinisiasi pemerintah pusat melalui undangan Presiden Republik Indonesia, dalam rangka memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah serta menyatukan arah kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah.

Retreat ini juga terintegrasi dalam program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kegiatan mengacu pada AD/ART Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) serta hasil rapat pimpinan organisasi pada Maret 2026 di Jakarta.

Dalam keterangannya, Erma Yusneli menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para pimpinan DPRD untuk memperkuat wawasan kebangsaan, sekaligus meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Retreat ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang pembelajaran bersama dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, terutama dalam mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan didukung oleh panitia nasional yang dibentuk melalui Surat Keputusan ADKASI. 

Penetapan panitia tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan optimal, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selama berlangsungnya retreat, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan materi strategis, mulai dari penguatan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, hingga isu-isu aktual pembangunan nasional.

Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang adaptif, berintegritas, serta mampu menjawab dinamika pembangunan, sejalan dengan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.  (Rls/Hms)

Sambangi Korban Pekerja Ilegal, Bella Jayanti Imbau Masyarakat Tidak Mudah Diimingi

Lampung Selatan - Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bella Jayanti, mengunjungi kediaman Ahmad Abi Ar-Razi di Lingkungan V Sukajadi, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda yang menjadi korban pekerja ilegal di Merauke, Papua Selatan.

Bella Jayanti menyebutkan, kunjungannya itu merupakan bentuk kepedulian Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan terhadap warganya yang mengalami musibah korban pekerja ilegal di luar daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bella Jayanti menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang belum  jelas prosedurnya, terlebih di era digitalisasi seperti saat ini.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan gaji besar, namun tidak melalui jalur resmi. Pastikan semua proses sesuai aturan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar wanita yang memiliki jiwa sosial itu. Senin, (13/4/2026).

Sebagai bentuk kepedulian, dirinya memastikan adanya dukungan konkret bagi Aji. Salah satunya, membantu melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA.

“Ini juga atas arahan Pak Bupati, Aji akan kami support untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA,” katanya. (Rls)

Lakukan Pembinaan IPWK di Ruguk, Yudi Suprayoga Tegaskan Pentingnya Nilai Pancasil

Lampung Selatan - Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Yudi Suprayoga, melaksanakan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman rumah warga tersebut dihadiri puluhan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh pemuda, ibu rumah tangga hingga tokoh masyarakat setempat. Tampak antusiasme warga mengikuti kegiatan yang dikemas secara santai namun sarat makna kebangsaan.

Dalam pemaparannya, Yudi Suprayoga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila bukan hanya sekadar hafalan, tetapi harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman,” ujarnya di hadapan peserta.

Ia juga menyoroti pentingnya wawasan kebangsaan di tengah tantangan zaman, termasuk pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda.

“Melalui kegiatan IPWK ini, kami berharap masyarakat semakin memahami jati diri bangsa serta mampu menangkal berbagai paham yang dapat mengancam persatuan,” tambahnya.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi dialog interaktif. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi serta berdiskusi terkait berbagai persoalan sosial di lingkungan mereka.

Kegiatan IPWK ini menjadi bagian dari komitmen anggota DPRD dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tingkat akar rumput.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan semangat gotong royong dan persatuan di Desa Ruguk semakin kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. (Rls/Hms)

Gelar RDP, Komisi I DPRD Lamsel Bahas Pergeserah Sembilan Desa

Lampung Selatan - Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas rencana pergeseran Sembilan desa di Kecamatan Jatiagung yang diwacanakan masuk ke wilayah Bandar Lampung.

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Edi Waluyo, dan dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, hingga perwakilan masyarakat, yang dipusatkan di ruang Banggar DPRD setempat, Kamis (16/4/2026)

Pembahasan difokuskan pada kejelasan status, dasar hukum, serta dampak yang akan ditimbulkan jika rencana tersebut direalisasikan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, menegaskan bahwa proses pergeseran wilayah harus dilakukan secara terbuka dan melalui tahapan yang jelas.

Menurutnya, apabila sudah ada kesepakatan dari pemerintah daerah, maka langkah selanjutnya adalah menggelar rapat penyampaian secara resmi kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.

“Jika memang sudah ada kesepakatan dari pemerintah daerah, perlu dilakukan rapat penyampaian terkait rencana perpindahan wilayah tersebut. Setelah itu, akan dibentuk panitia khusus (pansus) untuk menyatukan pembahasan antara DPRD provinsi, DPRD kota, maupun DPRD kabupaten,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan pansus dinilai penting agar proses pembahasan dapat berjalan terarah, komprehensif, dan melibatkan seluruh unsur legislatif lintas wilayah.

Sementara itu, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka meminta adanya sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat memahami konsekuensi administratif maupun dampak jangka panjang dari rencana tersebut.

Komisi I DPRD Lampung Selatan memastikan akan terus mengawal dinamika ini dan mendorong transparansi dalam setiap tahapan. RDP tersebut menjadi langkah awal untuk menghimpun aspirasi sebelum menghasilkan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah. (hms)

DPRD Lampung Selatan Gelar Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2025

Lampung Selatan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Rabu (15/4/2026)

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Selatan, Merik Havit, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan intensif Panitia Khusus (Pansus) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah dilaksanakan pada 1 hingga 9 April 2026.

“Rekomendasi ini adalah hasil kerja kolektif yang telah melalui proses pembahasan secara mendalam bersama seluruh OPD terkait,” kata dia saat memimpin jalannya rapat Paripurna.

Lebih lanjut, Merik Havit menekankan bahwa rekomendasi yang telah disusun tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal semata. Ia meminta agar seluruh jajaran pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai acuan nyata dalam memperbaiki kinerja ke depan.

“Rekomendasi DPRD harus ditindaklanjuti secara serius. Ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi pedoman penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah,” tegasnya.

Melalui penyampaian rekomendasi tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas program, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Rapat paripurna berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran eksekutif, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (hms)